JURNAL MANAJEMEN PELAYANAN KESEHATAN 


            POLITIK PEMBANGUNAN DAN KEBIJAKAN                             PRIVATISASI PELAYANAN KESEHATAN

      THE POLITIC OF DEVELOPMENT AND HEALTH PRIVATIZATION IN HEALTH SERVICE

Latar Belakang 

      

Privatisasi Pembangunan di Mancanegara dan

di Indonesia

     Cita-cita dunia barat sebagian besar adalah citacita

liberal yang menyepakati tentang arti liberalisme,

selain kebebasan atau liberte individu yaitu hal-hal

yang akan menyelamatkan dan mempertinggi

kebebasan itu, seperti persamaan hak, pemerintahan

konstitusi, aturan hukum, dan toleransi. Pada batasan

konsep liberalisme seperti inilah ruang privatisasi

pembangunan pemerintah berada.

     Adanya arus besar privatisasi sebagai

representasi politik liberalisasi setidaknya dapat

dipahami dengan mengacu pada pandangan J.A. Kay

dan D.J. Thomson yang menganggap bahwa privatisasi

tidak semata-mata soal pengalihan kepemilikan badan

usaha saja melainkan merupakan cara mengubah

hubungan antara pemerintah dan sektor swasta

”...means of changing relationship between the

government and private sector”,4 secara lebih subtanstif

dalam perspektif filsafat-politik, privatisasi berarti

kegiatan mengurangi peranan pemerintah (state control)

dan meningkatkan peran swasta. Privatisasi adalah:

”the act of reducing the role of government and

expanding that of the private sector.”

     Pada praktiknya, terdapat perbedaan dalam

penetapan batasan dan pelaksanaan privatisasi.

Sebagai contoh, Amerika Serikat (selanjutnya

disebut AS) privatisasi diartikan sebagai minimalisasi

peranan pemerintah dan maksimalisasi peran sektor

swasta, baik dalam aktivitas-aktivitas layanan publik

maupun kepemilikan aset-asetnya. John D. Donahue

memberikan konsep berikutnya tentang privatisasi

yang lebih menekankan pada peningkatan kinerja

sektor publik dengan pelibatan kekuatan sektor

swasta dalam layanan publik dengan ungkapan: ”the

term more often refers to the private delivery of goods

and services that are still paid collectively’.

     Sementara di Inggris, konsep privatisasi

mempunyai beberapa pengertian yang berbeda.

Dalam arti sempit privatisasi didefinisikan sebagai

konsep penjualan aset-aset publik, sebagaimana

ungkapan Peter M. Jackson dan Catherine M.Price:

”privatization could be defined in narrow terms

restricting the concept to the sale of public as sets.”.

    Berikutnya, privatisasi lebih diartikan sebagai proses

pengalihan bentuk hukum perusahaan negara

berdasarkan perundang-undangan yang ada dan

kemudian diikuti dengan penjualan saham-saham

perusahaan tersebut kepada pihak swasta: “the

formation of a company under the Companies Act

1985 and the sub sequent sale of at least 50% of

the shares to private shareholder”.. Penekanan pada

penjualan aset publik berupa perusahaan negara

kepada pihak lain dengan terlebih dahulu mengalihkan

bentuk hukum perusahaan tersebut menjadi

perusahaan swasta sesuai dengan UU Perusahaan

yang ada dan kemudian menjualnya sebagian atau

seluruhnya saham-sahamnya kepada pihak swasta

dianggap sebuah ciri privatisasi di Inggris.6

     Sebagai sebuah kebijakan, privatisasi telah

memunculkan pro dan kontra dengan dasar

argumentasi masing-masing. Antara lain ungkapan

mantan Menteri Ekonomi dan Keuangan Spanyol

Carlos Solchaga mewakili kelompok pro: privatisasi

adalah bagian dari proses demokrasi. Dalam banyak

kasus, privatisasi merupakan solusi terbaik karena

dengan privatisasi perusahaan dapat lebih cepat

berkembang dan maju, sehingga membuka peluang

lapangan pekerjaan yang lebih banyak. Belum lagi

daya saing, yang berarti dapat meningkatkan profit

dan menurunkan tarif atau harga”.5 Dukungan serupa

juga diberikan oleh seorang ekonom dari Australia

National University Indonesia Project, Ross Mcleod.

Menurutnya ada beberapa alasan yang membuat

privatisasi merupakan jalan yang tepat untuk sebuah

perubahan yaitu pertama, privatisasi mengefektifkan

manajemen lembaga terkait, sehingga jika pemimpin

dianggap tidak mampu lagi memegang kendali

perusahaan atau melakukan kesalahan yang

berakibat fatal pada perusahaan maka ia dapat

dipecat. Tidak seperti sistem yang dipakai saat ini,

jika pemimpin melakukan kesalahan, sanksi yang

diberikan hanya mutasi jabatan. Kedua, proses

rekrutmen, promosi dan remunerasi dalam sistem

kepegawaian yang mengacu pada sistem yang

berlaku pada lembaga pemerintah menghasilkan

banyak pegawai dengan kualitas yang di bawah dari

yang diharapkan, sementara perusahaan

membutuhkan pegawai dengan kualitas sesuai yang

dibutuhkan untuk memperbaiki kinerja peusahaan.

Ketiga, perusahaan negara yang belum terprivatisasi

akan sangat banyak mendapatkan intervensi politik

dari pemerintah maupun legislatif, sehingga akan

menghambat pertumbuhan dan perkembangan

perusahaan, terutama dalam hal investasi, profit

sharing, dan lain-lain.

    Sementara kelompok yang kontra

mengemukakan bahwa privatisasi berhubungan

langsung dengan fenomena global, karena sistem

ekonomi yang terpusat pada negara (state centered

economic system) ditransformasikan menjadi suatu

sistem ekonomi yang berpusat pada mekanisme

pasar bebas (free market economic system). Hal

ini dianggap sebagai bentuk penjarahan kekayaan

negara model baru dari kolonialisme dan liberalisme

yang telah terbukti memiskinkan masyarakat di

negara dunia ketiga.

    Di Indonesia, terdapat beberapa konsep dan

pemahaman yang menjadi dasar pelaksanaan

privatisasi. Antara lain, konsep privatisasi sebagai

bentuk pengurangan intervensi pemerintah ke BUMN,

dan memberikan lebih banyak kebebasan bagi

BUMN untuk beroperasi sesuai dengan anggaran

dasarnya.8 Konsep ini memang lebih banyak

menekankan kepada pengurangan intervensi

pemerintah ke BUMN yang pada akhirnya bertujuan

membuat BUMN mandiri dalam operasionalnya

sehari-hari. Berdasarkan definisi dan konsep

privatisasi ini, sudah banyak BUMN di Indonesia

yang diprivatisasi oleh pemerintah semenjak tahun

1990-an seperti Indosat, Telkom, tambang timah,

dan lainnya.

    Selain itu, privatisasi di Indonesia juga sering

diartikan sebagai kegiatan mengalihkan sebagian

tugas pemerintah ke sektor swasta. Pada definisi

ini, pemerintah mengalihkan sebagian tugasnya

kepada pengusaha swasta, seperti penanganan

sampah, penyediaan air minum dan berbagai

layanan publik lainnya, sehingga banyak prasarana

dan pelayanan publik yang dibangun oleh pihak

swasta, seperti rumah sakit, sekolah, angkutan

umum, jalan tol, angkutan udara, dan perumahan.

Artinya pelaksanaan privatisasi di Indonesia

menganut dua konsep privatisasi, yang

memfokuskan pada pelayanan publik, seperti di AS

dan juga pada penjualan BUMN, seperti di Inggris.9

Dengan peningkatan kinerja, perluasan partisipasi

masyarakat dan tingkat manfaat yang dapat diambil

menjadi beberapa dasar pelaksanaan privatisasi

seperti tertuang dalam UU RI No. 19/2003 tentang

BUMN pasal 1 ayat 12 tetang privatisasi: ” .. adalah

penjualan saham persero, baik sebagian maupun

seluruhnya kepada pihak lain dalam rangka

meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan,

memperbesar manfaat bagi negara dan masyarakat,

serta memperluas pemilikan saham oleh

masyarakat”.

Privatisasi Pelayanan Kesehatan

    Pengurangan peran pemerintah karena

ketidakmampuan menanggung sendiri beban dan

biaya pengembangan pelayanan kesehatan bahkan

pemeliharaan pelayanan kesehatan dengan alternatif

penyertaan pihak swasta menjadi salah satu dasar

penetapan kebijakan privatisasi. Pemindahan

sebagian tugas pengelolaan pelayanan kesehatan

kepada organisasi sukarelawan, Lembaga Swadaya

Masyarakat (LSM) atau perusahaan-perusahaan

privat ‘for profit ataupun non profit ‘ mengacu pada

berbagai peraturan pemerintah yang mengikat.

Banyak pemerintahan negara-negara sedang

berkembang yang bahkan telah lama tergantung

kepada sektor swasta atau organisasi pemberi

bantuan dalam penyediaan pelayanan kesehatan.

Meski seolah terkesan pragmatis, namun hal ini

dapat dipandang sebagai fenomena sementara

karena pemerintah akan memulihkan dan

memperkuat perannya kembali dengan mengambil

bila telah tersedia sumber dana yang mencukupi.

    Dasar pertimbangan lain adalah cepatnya

pertumbuhan tuntutan pasar di era perdagangan

bebas pada lembaga-lembaga pemerintah, tak

terkecuali di bidang kesehatan yang mengharuskan

dilakukannya upaya-upaya terobosan termasuk

pengubahan bentuk status kepemilikan atau

privatisasi. Korporatisasi atau privatisasi pelayanan

kesehatan diyakini akan mampu menjawab masalahmasalah

inefisiensi pengelolaan keuangan, belum

optimalnya mutu pelayanan kesehatan dan

sebagainya. Kebijakan privatisasi bahkan dipandang

sebagai salah satu jalan yang harus ditempuh untuk

menyelamatkan keuangan negara dan daerah.

     Argumentasi dukungan terhadap kebijakan

privatisasi antara lain: sebagai upaya mengurangi

beban keuangan pemerintah, sekaligus membantu

sumber pendanaan pemerintah dengan menjual

sahamnya, meningkatkan efisiensi pengelolaan

perusahaan, meningkatkan profesionalisme,

mengurangi campur tangan birokrasi dan pemerintah

terhadap pengelolaan perusahaan, mendukung

pengembangan pasar modal dalam negeri, sebagai

pembawa bendera (flag-carrier) dalam mengarungi

pasar global.

    Atas dasar itu, Eid, F, menyayangkan

kenyataan bahwa keuntungan atau manfaat yang

bisa didapat dari privatisasi rumah sakit pemerintah

sering terhalang oleh kendala politis, selain juga

kemampuan kewirausahaan dari pengelola.

Mengingat area penting yang menjadi tanggung

jawab pemerintah di bidang kesehatan adalah

regulasi, keuangan dan penetapan standar

pelayanan, maka sudah seharusnya pemerintah

menaruh perhatian tinggi pada transformasi bentuk

dan status rumah sakit serta penyelesaian masalahmasalah

yang timbul pada prosesnya.

Pihak yang kontra terhadap kebijakan privatisasi

di Indonesia beranggapan bahwa kebijakan

privatisasi pelayanan kesehatan atau rumah sakit

merupakan pelanggaran terhadap UUD 1945 Pasal

28H 1 tentang Hak Pelayanan Kesehatan dan Pasal

34 Ayat 3 yang menyebutkan bahwa negara

bertanggung jawab atas fasilitas kesehatan dan

fasilitas umum yang layak. Mengambil pelajaran dari

pengalaman berbagai negara lain, Thabrany

berpendapat bahwa bentuk perseroan terbatas

bukanlah bentuk yang tepat untuk sebuah fasilitas

pelayanan publik seperti rumah sakit. Ada banyak

karakteristik dalam pelayanan di bidang kesehatan

yang tidak bisa disamakan dengan pelayanan publik

yang lainnya.

    Terlepas dari pro dan kontra yang berkembang,

serta alasan ideologis dan politis yang

melatarbelakangi, faktanya privatisasi pelayanan

kesehatan telah berlangsung. Pada tahun 1993,

World Development Report memberikan data

mengenai estimasi jumlah sektor swasta (private)

dan publik di 79 negara pada tahun 1990. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa sektor swasta

(private) pada 24 negara di antaranya telah

berkembang lebih besar daripada sektor publik. Pada

banyak negara, pelayanan kesehatan sudah

beroperasi mendekati situasi pasar bebas sehingga

privatisasi telah menjadi bagian penting dalam

agenda politik di banyak negara.Sebagaimana data

tentang kontribusi sektor swasta (private) dalam

pelayanan kesehatan di negara-negara berkembang

Asia berikut: India, 57% dari rumah sakit dan 32%

dari tempat tidur adalah swasta; Korea, proporsi

rumah sakit swasta telah meningkat dari 35% ke

95% dalam kurun waktu 10 tahun terakhir; Filipina,

67% dari rumah sakit adalah swasta meliputi 50%

dari tempat tidur, Thailand 30% dari rumah sakit

adalah swasta. Di India dan Thailand, pembelanjaan

kesehatan bersumber swasta adalah sekitar 88%;

di Indonesia 65%; di Korea 60%; di Filipina sekitar

50%.10 Bagaimana memaknai data kontribusi pihak

swasta pada pelayanan kesehatan di sebuah Negara

apakah sebagai suatu hal positif yang menunjukkan

kemajuan di bidang kesehatan atau justru sebaliknya

tentu terpulang pada paradigma sang penilai serta

konsideran pelaksanaan privatisasi pelayanan

kesehatan itu sendiri.

Kepustakaan 

        Dumilah Ayuningtyas
Departemen Administrasi dan Kebijakan Kesehatan,
Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia, Depok

 No. 03 September l 2009

 

 1. Samuel Huntington, Gelombang Demokratisasi
Ketiga. Grafiti, Jakarta, 2000;Bab. 1,3.
2. Tommy Legowo, Demokratisasi: Refleksi
Kekuasaan yang Transformatif, Analisis CSIS,
1994;XXIII(1):6.
3. Syamsul Hadi, et.all, Strategi Pembangunan
Indonesia Pasca IMF, Granit, Jakarta,
2004:8,9,10.
4. J.A Kay & D.J Thompson, Privatization: A policy
in search of rationale in Economic Journal,
1986;96:18-32.
5. Safri Nugraha, Privatisasi di Berbagai Negara:
Pengantar Untuk Memahami Privatisasi
Penerbit Lentera Hati, Jakarta, 2002:10, 16-18,
19. 20
6. Revrisond Baswir, Bahaya Globalisasi
Neoliberal, Republika Senin 8 Desember 2003
7. Ross Mcleod, Why Privatise In Indonesia? And
How? East Asia Forum. http://www.eastasia
forum.org/2008/08/07/why-privatise-inindonesia-
and-how/. Diakses pada tanggal 18
April 2008.
8. Florence Eid, “Governance & Incentives in
Corporatized Hospital” (Working Paper, the
American University of Beirut), Maret 2005.
9. Hasbullah T. Risiko Konversi rumah Sakit Publik
Menjadi Perusahaan, 2006. http://www.kompas.
com/kompas-cetak/0506/15/opini/1817832.
htm, Diakses pada 18 April 2007.
10. Willam Newbrander, Private Health Sector
Growth in Asia, Issues and Implication. John
Willey & sons Press, London, UK, 1997.
11. Carol Baker, The Health Care Policy Process,
Sage Publications Ltd, London, 1996:163
12. James A. Caporaso and David P. Levine,
Theories of Political Economy, Cambridge
University Press, USA, 1992: 31.